Mengambil Hikmah Satu Windu Tragedi Tsunami Aceh

Tak terasa perjalanan waktu berlalu demikian cepat. Tsunami yang menerjang pesisir Aceh kini tepat berusia delapan tahun. Hari Minggu sekitar pukul 08.15 WIB, pada 26 Desember 2004, gempa kuat menguncang Aceh. Gempa pun ikut dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia dan negara tetangga.

Kalimat “Indonesia menangis” pun mulai kerap terdengar di telinga setelah orang-orang menyaksikan tayangan televisi tentang dahsyatnya kehancuran Aceh yang diterjang tsunami. Ratusan ribu jiwa, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya serta miskin turut menjadi korban bencana alam yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan masyarakat Aceh.

Tsunami atau gelombang besar dengan ketinggian air laut bervariasi antara setengan hingga dua meter menerjang Kota Banda Aceh, sebagian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Pidie serta Aceh Utara. Jangkauan air laut merambah daratan antara tiga hingga lima kilometer dari pesisir pantai di sebagian wilayah di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Puing-puing kehancuran bangunan di mana-mana, mayat-mayat berserakan dan rintihan anak manusia yang masih bernapas, namun tidak sanggup menahan rasa sakit juga menjadi pemandangan hari-hari berselang tidak lama tsunami datang.

Bala bantuan pun satu per satu tiba di Aceh. Tidak mengenal warna kulit, suku, bahasa, dan agama, semuanya satu tujuan yakni membantu masyarakat Aceh.

Bangsa-bangsa dari berbagai belahan bumi itu datang membawa pakaian, pangan dan sandang serta obat-obatan. Rumah sakit lapangan berdiri hampir setiap penjuru meski keadaan darurat.

Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang yang biasanya hanya melayani tiga penerbangan dari dan ke Banda Aceh, berubah menjadi super sibuk. Puluhan pesawat antre untuk mendarat.

Barak darurat dan tenda-tenda pengungsi juga mulai dibangun dan tersebar di ratusan titik untuk menampung keluarga dari korban bencana.

Masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pascatsunami pun berjalan. Membangun kembali berbagai infrastruktur, khususnya rumah yang menjadi tempat tinggal bagi keluarga yang selamat dari tsunami.

Jalan-jalan utama kini telah beraspal hotmix dan tidak ada ruas jalan desa yang tidak beraspal di kampung-kampung eks tsunami.

Kini sewindu sudah tsunami meluluhlantakkan Aceh. Rumah penduduk, infrastruktur publik sudah dibangun, bahkan lebih baik dibanding sebelumnya.

Rumah memang sudah ada, sarana dan prasarana publik di gampong (desa) lebih baik dibanding sebelum tsunami, tapi kami berharap generasi mendatang tidak melupakan tragedi yang pernah kami alami itu,” kata Wahidi, salah seorang korban tsunami.

M Iqbal, korban lainnya, juga berharap pemerintah memasukkan cerita tentang tsunami Aceh menjadi salah satu pelajaran kearifan lokal di sekolah-sekolah di provinsi ini.

Selain itu, juga perlu dipikirkan pembangunan sebuah kawasan untuk ditempati benda-benda atau puing-puing peninggalan tsunami.

Artinya, bisa aja dibangun seperti `desa tsunami` sebagai pengingat kepada generasi muda bahwa daerahnya pernah dilanda bencana alam itu, selain juga bisa dijadikan sebagai aset wisata di Aceh,” kata dia.

Sebab, M Iqbal mengatakan masyarakat pesisir pantai melakukan kegiatan tersendiri untuk mengenang setiap tahun bencana tsunami, misalnya tahlilan, zikir dan doa di masjid atau meunasah desa masing-masing.

Bagi masyarakat nelayan, mengenang peristiwa tsunami setiap 26 Desember itu dengan tidak melakukan aktivitas mencari nafkah selama sehari.

Sudah menjadi keharusan agar dipatuhi oleh nelayan Aceh untuk tidak melaut sehari pada setiap 26 Desember termasuk tahun ini,” kata Ketua Lembaga Hukum Adat Laot atau Panglima Laot Aceh T Bustamam.

Pantang melaut sehari khususnya pada setiap 26 Desember itu untuk mengenang keluarga dan sahabat nelayan yang telah menjadi korban bencana tsunami.

Tsunami 26 Desember 2004 merupakan bencana dahsyat dialami masyarakat Aceh terutama penduduk di pesisir pantai di delapan kabupaten/kota dan mengakibatkan sekitar 200.000 warga hilang dan meninggal dunia.

Sebagian besar dari syuhada tsunami itu menjadi korban karena dinyakini minimnya pengetahuan mereka terhadap bencana tersebut,” kata Sekjen Lembaga Hukum Adat Laot atau Panglima Laot Aceh Umar Abdul Aziz.

Dia menjelaskan, kebijakan libur pada 26 Desember juga sudah diterapkan oleh Pemerintah Aceh pada 2011 dengan menetapkan tanggal itu sebagai hari libur daerah.

Kita berharap kebijakan yang bernilai edukatif ini dapat dipertahankan. Melalui peringatan tsunami kita tidak hanya berkesempatan mendoakan orang-orang yang menjadi korban, tapi juga dapat mewariskan pengetahuan kepada generasi muda tentang peristiwa itu,” kata dia.

Selain itu libur daerah pada setia 26 Desember sekaligus menghidupkan kearifan generasi selanjutnya lebih siap dan mengetahui tindakan apa saja perlu dilakukan agar terhidar dari dampak bencana yang mungkin timbul.

Mengenang tsunami setiap 26 Desember itu bukan berarti membangkitkan kembali luka lama, tapi sebagai pembelajaran agar generasi Aceh mendatang mengetahui jika di daerahnya pernah hancur akibat bencana tersebut.

Sumber : mediaindonesia