Artikel ini akan membahas tentang batas kecepatan berkendara di setiap jenis jalan yang ada di Indonesia. Harapannya, seteleh mengatahui pertaruan kecepatan maksimal ini maka kita bisa lebih aman dalam bekendara.

Nggak ada yang melarang kita untuk memiliki motor kencang dan bertenaga. Karena pada kenyataannya sejumlah motor Yamaha pun bisa dibilang masuk ke dalam kategori ini. Tengok saja Yamaha R25 atau Yamaha XMAX yang siap memanjakan penyuka adrenalin.

Namun yang perlu dipahami ialah jalanan bukan tempat untuk kebut-kebutan, apalagi balapan. Karena ada aturan yang membatasi kecepatan maksimal kendaraan yang melintasi setiap jenis jalan. Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Peraturan kecepatan maksimal berkendara

Peraturan ini mengatur batas kecepatan mulai untuk jalan tol, hingga ruas jalan yang berada di kawasan pemukiman.

Karena di Indonesia pemotor dilarang keras melintas di jalan tol, maka peraturan yang satu ini bisa sebatas kamu jadikan pengatahuan saja. Mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kecepatan maksimal di jalan tol adalah 100 km perjam, sedangkan minimalnya ialah 60 km perjam, berlaku saat kondisi arus bebas.

Sementara itu untuk jalanan antarkota paling tinggi ialah 80 km perjam. Lalu batas kecepatan maksimal di jalanan perkotaan ialah 50 km perjam. Dan batas maksimal kecepatan di jalanan daerah pemukiman adalah 30 km perjam.

  1. Paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) km/jam untuk jalan bebas hambatan;
  2. Paling tinggi 80 (delapan puluh) km/jam untuk jalan antarkota;
  3. Paling tinggi 50 (lima puluh) km/jam untuk kawasan perkotaan; dan
  4. Paling tinggi 30 (tiga puluh) km/jam untuk kawasan permukiman.

Dalam kasus-kasus tertentu batas kecepatan maksimal bisa saja lebih rendah dari yang tertuang dalam aturan tersebut. Biasanya atas pertimbangan frekuensi kecelakaan, kondisi jalanan, dan masukan dari kelomok-kelompok masyarakat di sekitar jalan tersebut.

Adapun yang berhak untuk memutuskan batas kecepatan yang berlaku, antara lain menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten dan desa, serta walikota untuk jalan kota.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.